Perusahaan Indonesia-India Tandatangani Kerja Sama [indoesian]

New Delhi (ANTARA) - Perusahaan Indonesia dan India menandatangani 18 nota kesepahaman dengan nilai total 15,12 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk investasi dan pembangunan proyek di berbagai bidang.
Penandatanganan dilakukan setelah acara forum bisnis yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sekitar 500 pengusaha India di Durbar Hall, Hotel Taj Palace, New Delhi, Selasa.
Sebanyak 18 nota kesepahaman ditandatangani senilai 15,12 miliar dolar AS mencakup berbagai bidang penting seperti infrastruktur termasuk pembangunan rel kereta api, bandara, dan pembangkit listrik, perkapalan, teknologi informasi, pembangunan pabrik pupuk dan industri logam, serta kerja sama pembentukan zona ekonomi khusus.
Perusahaan India yang terlibat dalam nota kesepahaman itu antara lain India GVK, Tata Power, Reliance, ICVL, Adani Group, Trimex Group, Pipavav Shipyars. Sedangkan perusahaan dari Indonesia antara lain PT Bukit Asam, PT Pupuk Sriwijaya, PT Angkasa Pura I, PT Multipolar, PT PAL, PT PLN, PT Mega Urip Pesona, dan PT Eastern Infrastructure International.
Nota kesepahaman juga melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, dan pemerintah kabupaten Kendal dan Buleleng.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, nota kesepahaman tersebut bersifat pasti dan segera diimplementasikan karena sebelumnya perusahaan dari India telah melakukan survei di Indonesia.
"Semua nanti akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan join venture agreement. Mereka sudah kerja sebenarnya beberapa bulan ini, mereka sudah ke kantor bupati, gubernur, BKPM, dan kementerian-kementerian lainnya. Ini real sekali dan akan teraktualisasi," tutur Gita.
Kerja sama itu akan diimplementasikan di kawasan yang selama ini kurang terjamah oleh investasi. Sebagian besar nota kesepahaman yang ditandatangani termasuk pembangunan infrastruktur dan industri strategis yang berlokasi di luar Jawa.
Bidang terbesar dari kerja sama dengan perusahaan India, menurut Gita, adalah di bidang infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan dan rel kereta api.
Sekitar 60 hingga 70 persen dari nilai total nota kesepahaman sebesar 15,1 miliar dolar AS, kata Gita, berasal dari empat perusahaan besar India, yaitu Ambani Group, Tata Group, Trimex Group, dan GVK Group.
Menurut Gita, Ambani Group ingin berinvestasi di bidang infrastruktur dan hiburan, GVK menawarkan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan pusat kesehatan gratis bagi kaum yang paling miskin, Trimex menawarkan pembangunan smelter dan rel kereta api, sedangkan Tata Group di bidang pendidikan, otomotif, serta pembangunan infrastruktur.
Sedangkan Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan Presiden Yudhoyono secara khusus meminta agar Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan otomotif India seperti dari Tata Group untuk pengadaan mobil angkutan antar desa dan kabupaten di luar Pulau Jawa.
"Ada permintaan khusus dari Presiden, beliau memberi perhatian pada produksi otomotif terutama kendaraan angkutan, jadi itu kita mau bicarakan," ujarnya.
Harga kendaraan angkutan umum di India cukup murah berkisar Rp60 juta per unit dan tidak menggunakan premium sebagai bahan bakar. Perusahaan otomotif di India pun, menurut Hidayat, menunjukkan minat untuk membangun pabrik manufaktur di Indonesia